Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi, BPOM di Gorontalo berkomitmen membangun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, disamping juga akan tercipta peningkatan pelayanan publik di dalamnya.
_x000D_Untuk itu pada hari kamis tanggal 7 Juni 2012 BPOM di Gorontalo menyelenggarakan sosialisasi penerapan SPIP bagi seluruh pegawai Ba lai POM baik PNS maupun Non PNS. Kegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai SPIP .
_x000D_Bertempat di Aula Kantor BPOM kegiatan dibuka oleh Kepala BPOM di Gorontalo Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. Menghadirkan narasumber Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo bapa k DR. Amrizal, Ak., MM., CFE. Dan Auditor Madya BPKP Bapak Ependy Haro, SE., M.Si. Dalam sambutannya Drs. Abdul Rahim., Apt., M.Si Menekankan kembali pentingnya komitmen seluruh warga organisasi untuk melaksananakan Wilayah Tertib Administrasi membangun Good Governance dan menuju Clean Governance. Kepala BPOM juga menyatakan bahwa kegiatan SPIP ini sejalan dengan sistem manajemen mutu yang sudah diterapkan oleh BPOM di Gorontalo ISO 9001:2008 dan Sistem mutu laboratorium ISO 17025 dan Reformasi Birokrasi.
_x000D_Kepala BPKP perwakilan Propinsi Gorontalo bapak Amrizal dalam materinya menjelaskan pentingnya penerapan SPIP mengingat masih rendahnya kementrian dan lembaga yang mendapat penilaian WTP oleh BPK, rendahnya penyerapan anggaran, serta tingginya tingkat korupsi. Badan POM yang sudah mendapat opini WTP dari BPK harus secara konsisten mempertahankan opini ini, “karena seperti iman kita, penilaian BPK ini juga naik-turun, sehingga perlu dipelihara dan dipertahankan”. Amrizal juga berpesan agar para karyawan BPOM yang relatif masih muda, pintar dan penuh semangat agar jangan terkena “virus” yang membuat sakit organisasi. Jangan memanipulasi data, kerja harus “by prosedur bukan by kebiasaan”. beliau juga memaparkan peta korupsi yang ada diantaranya penerimaan pajak, penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, peraturan daerah dan penghasilan pemerintah. SPIP diadakan guna menjadikan sistem pemerintahan yang terkendali dan terkontrol berdasarkan PP no 60 tahun 2008 Bab I butir 1 dan 2.
_x000D_M ateri Penilaian Resiko (risk assesment) dibawakan Auditor Madya BPKP Epend i Haro, SE., M.Si. dalam penjelasannya Ependi menjabarkan unsur resiko yang terdiri dari Kejadian, Dampak dan Probalitas. Kemudian penilaian resiko , memberikan pembagian resiko yang urgent atau yang tidak membutuhkan tindak lanjut, semua itu memberikan manfaat dalam efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi. Beliau juga memaparkan bahwa kategori resiko dapat dilihat dari sumbernya, segi penerimaannya, kemapuan kendali, segi hierarki resiko dan juga dari segi level/tingkatannya.
_x000D_Kegiatan diskusi berlangsung dinamis. Para peserta baik pejabat struktural maupun staf aktif bertanya dan memberi pandangan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dengan adanya kegiatan ini para peserta mendapat banyak pengetahuan sehingga diharapkan pengelolaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat merespon tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih dan juga tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik di lingkungan BPOM di Gorontalo.
_x000D__x000D_
BPOM di Gorontalo
_x000D__x000D_ _x000D_
